JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Musliar Kasim menilai sebagia besar kepala bupati dan wali kota salah pilih dalam mengangkat seseorang sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Buktinya, banyak Kadis Pendidikan yang tidak paham dengan permasalahan di bidang pendidikan.
“Pendidikan tidak maju saat ini karena yang mengangkat kepala dinas dan kepala sekolah adalah bupati/walikota. Terkadang, seseorang yang diangkat menjadi Kadis Pendidikan tidak bisa memehami dan menyelesaikan masalah pendidikan,” ungkap Musliar di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (28/10).
Lebih lanjut Musliar menjelaskan, saat ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) tengah melakukan reformasi dalam hal pengangkatan pejabat daerah. Nantinya, akan ada seleksi ketat sebelum seseorang diangkat sebagai kepala dinas pendidikan.
“Jadi sebenarnya semua orang boleh mengajukan jadi kepala dinas, tapi apa visinya harus jelas, dan itu akan diseleksi. Kalau yang ada sekarang adalah, yang penting sepaham (mendukung Kepala Daerah). Itulah contoh nyata di daerah. Kalau di kementerian ya pastinya profesional,” paparnya.
Mantan Rektor Universitas Andalas tersebut menambahkan, semenjak adanya otonomi daerah ternyata birokrat yang menjadi tim sukses kepala daerah dipilih untuk menduduki jabatan-batan penting dan strategis. Namun Musliar mengingatkan agar praktek tersebut tidak terjadi di bidang pendidikan.
“Kalau di bidang lain ada praktek seperti itu, saya tidak mau ikut campur. Tapi tolong, di bidang pendidikan janganlah ada praktek demikian. Karena pendidikan itu kan harus dari jiwa. Kalau tidak ada jiwa pendidikan ya tidak mungkin bisa,” keluhnya. (Cha/jpnn)
( Sumber Utama : JPNN.com, 28 Oktober 2011)
Like this:
Filed under: Kebijakan Otonomi Daerah
