• Flickr Photos

    Lebih Banyak Foto
  • blog-indonesia.com
  • KALIMAT RENUNGAN

    ikon4

    "Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik,akarnya teguh,dan cabangnya (menjulang) ke langit"

    (Ibrahim : 24)

    Kalimat yang baik adalah kalimat yang dapat merumuskan prinsip-prinsip,menyegarkan jiwa,menggerakan generasi,dan mendirikan sebuah bangsa.

    Kalimat yang baik adalah kalimat yang memperbaiki kesalahan,mengukuhkan keadilan,meringankan kebatilan, dan menghapus penyelewengan.

    Kalimat yang baik adalah cara kerja,keuntungan masa lalu,musik penyemangat hari ini,dan harapan yang menjanjikan di masa mendatang

    ( Sentuhan Spiritual Aidh al Qarni : Dr.’Aidh al-Qarni )
  • Kategori

  • Arsip

    • 337,216 Hits
  • Alat Penerjemah


    google translate
  • BLOGROLL

  • My favourite room in my house (Library)

SEBUAH CATATAN TENTANG RENCANA SERTIFIKASI PENGAWAS SEKOLAH

Dalam perspektif akademik-teoritis, kita akan mendapati berbagai penjelasan tentang arti penting pengawasan pendidikan sebagai salah satu rangkaian dalam proses manajemen. Inti pembicaraan pengawasan pendidikan terutama tertuju pada pencapaian mutu dan kinerja pendidikan. Melalui kegiatan pengawasan diharapkan setiap perencanaan pendidikan dapat tersusun secara cermat dan matang, setiap pelaksanaan kegiatan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan pada akhir kegiatan dapat diketahui sejauhmana ketercapaian tujuan pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Sementara, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, kita juga memperoleh beberapa landasan yuridis tentang pentingnya pengawasan pendidikan.<! Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 66 mengamanatkan pentingnya kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pengawasan pendidikan yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Menurut Keputusan MENPAN no. 118 tahun 1996, pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap sekolah yang dibinanya, baik pada tataran personal maupun institusional. Selanjutnya, disusul oleh Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah yang mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah.

Berdasarkan kajian teoritis maupun kebijakan pendidikan nasional, sesungguhnya tidak ada keraguan bahwa pengawas sekolah adalah bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Nana Sudjana, dkk (2006) mengemukakan: “tenaga pengawas TK/SD, SMP, SMA dan SMK merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah”. Kendati demikian, dalam implementasinya di lapangan, kegiatan pengawasan pendidikan oleh pengawas sekolah tampaknya masih jauh dari apa yang diharapkan. Di lapangan kita masih bisa menyaksikan berbagai persoalan yang menyelimuti kegiatan pengawasan pendidikan oleh pengawas sekolah, baik yang bersumber dari diri pengawas itu sendiri (faktor internal) maupun faktor yang berada di luar diri pengawas (faktor eksternal). Nana Sudjana, dkk (2006) mengemukakan beberapa fakta di lapangan tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh pengawas sekolah:

“Di beberapa daerah para pengawas menyatakan bahwa wawasan akademik dirinya berada di bawah guru dan kepala sekolah sebab mereka tidak pernah disentuh dengan inovasi yang terjadi. Temuan di lapangan dari pengawas yang hampir mewakili semua propinsi, menunjukkan tenaga pengawas kurang diminati sebab rekruitmen pengawas bukan karena prestasi tetapi semacam tenaga buangan dari kepala sekolah dan guru atau tenaga struktural yang memperpanjang masa pensiun. Kualifikasi pendidikan para pengawas umumnya sarjana (S1) namun masih ada yang belum sarjana terutama pengawas TK/SD, dan yang berpendidikan sarjana pun bidang ilmunya masih ada yang kurang relevan dengan bidang kepengawasannya. Usia rata-rata pengawas cukup tua yakni 52 tahun dengan rata-rata masa kerja sebagai PNS 25 tahun. Sedangkan masa kerja menjadi pengawas rata-rata 6 tahun. Jenjang karir pengawas masih kurang jelas dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional tenaga pengawas boleh dikatakan tidak ada, baik berupa Diklat kepengawasan, penataran khusus pengawas, seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya. Bahkan dalam kegiatan penataran/pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah dan kegiatan akademik lainnya pengawas tidak pernah dilibatkan. Tugas pokok yang rancu bahkan di beberapa daerah menempatkan pengawas bukan lagi sebagai supervisor akademik dan manajerial. Selain itu daya dukung kurang menunjang untuk melaksanakan tugas kepengawasan satuan pendidikan. Biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas kepengawasan tidak memadai terlebih lagi untuk pengawasan di daerah terpencil. Pengawas juga kurang diberikan penghargaan sebagaimana tenaga pendidik seperti adanya guru teladan dan penghargaan lainnya”.

Rumitnya persoalan yang menyelimuti kegiatan pengawasan pendidikan oleh pengawas sekolah tampaknya disadari pula oleh Surya Dharma, Direktur Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dalam satu kesempatan wawancara, dikatakannya bahwa: “Di antara lima komponen tenaga kependidikan memang pengawas sekolah yang paling berat. Kompetensinya maupun kesejahteraannya pada umumnya di bawah guru, dianggap kurang bergengsi, dan dari sisi payung hukumnya juga ketinggalan” (http://www.penapendidikan.com/).

Kondisi carut-marut wajah kepengawasan sekolah sebagaimana dikemukakan di atas, tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus dicarikan berbagai solusinya. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem kepengawasan sekolah saat ini yaitu melalui program sertifikasi pengawas sekolah yang rencananya akan dimulai pada tahun 2009 ini. Terkait dengan rencana sertifikasi pengawas sekolah ini, terdapat beberapa catatan yang dapat penulis sampaikan, diantaranya:

1. Sertifikasi pengawas sekolah seyogyanya tidak dipandang sebagai acara bagi-bagi rejeki melalui pemberian tunjangan profesi, tetapi harus benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu dan kinerja pengawas sekolah itu sendiri, yang pada gilirannya dapat mengimbas pada pencapaian mutu pendidikan nasional.

2. Proses sertifikasi pengawas sekolah tidak dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio yang hanya menilai seseorang melalui kertas, tetapi seyogyanya dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diakhiri dengan pengujian. Seperti telah dikemukakan di atas, salah satu titik permasalahan yang dihadapi pengawas sekolah adalah berkaitan dengan lemahnya kompetensi yang harus dikuasainya. Melalui program sertifikasi berbasis pendidikan dan pelatihan setidaknya dapat menutupi persoalan ini.

3. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional kita, pengawas sekolah masih dipandang sebagai guru yang diberi tugas tambahan, tetapi memiliki tugas dan fungsi yang sangat berbeda dengan guru. Oleh karena itu, substansi materi uji sertifikasi pengawas sekolah seyogyanya diletakkan pada aspek kepengawasannya. Pengujian kompetensi pengawas sekolah, khususnya tentang kemampuan praktikal, tidak harus diidentikkan dengan guru, tetapi lebih diutamakan pada kemampuan praktikal kepengawasannya.

4. Kuota peserta sertifikasi seyogyanya dalam jumlah yang memadai, sehingga dalam waktu yang relatif cepat seluruh pengawas sekolah dapat tersertifikasi. Dibandingkan dengan sertifikasi guru dan kepala sekolah, idealnya para pengawas sekolah justru harus terlebih dahulu disertifikasi, sehingga ketika melaksanakan tugas-tugas kepengawasannya tidak terjadi krisis kewibawaan. Adalah ironis, ketika pengawas sekolah melaksanakan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah yang sudah tersertifikasi, sementara pengawas sekolahnya sendiri belum tersertifikasi.

5. Bersamaan dengan tersertifikasinya para pengawas sekolah, perbaikan manajemen kepengawasan harus terus-menerus dilakukan, mulai dari proses rekruitment, sistem penugasan, pemeliharaan dan pengembangan profesi, hingga kesejahteraannya. Untuk itu, dukungan kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah mutlak diperlukan agar dapat memfasilitasi dan memberdayakan peran pengawas sekolah di daerah masing-masing. Seperti dikemukakan oleh Surya Dharma:

“ Kalau dinas pendidikan betul-betul mau memanfaatkan peran pengawas sekolah, maka tugas mereka akan jauh lebih ringan, tinggal duduk saja. Dinas tinggal menunggu laporan dari pengawas-pengawas sekolah tentang situasi dan perkembangan pendidikan di daerahnya. Misalnya untuk mengetahui mana sekolah yang mutunya rendah, mana kepala sekolah atau guru yang prestasinya bagus, mana sekolah yang perlu dibina, itu semua tinggal didengar dari pengawas. Sehingga tugas kepala daerah dan dinas pendidikan menjadi ringan. Masalahnya sekarang adalah bagaimana muncul dorongan maupun kesadaran dari mereka untuk memanfaatkan pengawas sekolah”

(http://www.penapendidikan.com/)

Akhirnya, semoga dengan adanya rencana pemerintah untuk mensertifikasi para pengawas sekolah ini kiranya dapat dijadikan momentum penting untuk menata profesi kepengawasan pendidikan di Indonesia dan dapat mengangkat martabat pengawas sekolah, sekaligus juga dapat mendongkrak nasib pendidikan kita yang sama-sama masih dalam keadaan memprihatinkan.

Sumber:

Amiruddin Siahaan, dkk. (2006). Manajemen Pengawas Pendidikan. Jakarta : Quantum Teaching

Fred C. Lunenburg, Alan C, Ornstein. 2004. Educational Administration; Concepts and Practices. Singapore: Thomson Wadsworth.

Nana Sudjana, dkk. (2006). Standar Mutu Pengawas. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.

Surya Dharma, MPA, PhD: ” Menjadikan Pengawas Sekolah Jabatan yang Diperebutkan” on line: http://www.penapendidikan.com/

http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com

5 Tanggapan

  1. (Srimuliani Handoyokusumo; Lolos PNS Guru di lingkungan Kemenag Berau)

    Berawal dari keinginan kuat untuk mengikuti test tertulis CPNS yang dilaksanakan oleh PEMDA Berau dimana saya tinggal, saya pun ikut berpartisipasi mengkutinya. Namun sebenarnya bukan sekedar hanya berpartisipasi tapi terlebih saya memang berkeinginan untuk menjadi seorang PNS. Waktu pun terus berjalan, karena tertanggal 5 Desember 2013 yang lalu saya pun mengikuti Test CPNS yang diselenggarakan oleh PEMDA Berau dengan harapan yang maksimal yaitu menjadi seorang PNS. Kini tanggal 18 Desember 2013, pengumuman test kelulusan tertulis itu diumumkan. Dengan sedikit rasa was-was dan bercampur tidak karuan menyelimuti pikiranku. Rasa pesimisku memang timbul, karena pengumuman yang di informasikan adalah tertanggal 11 Desember 2013 namun di undur tanggal 18 Desember 2013. Dengan mengucapkan BISMILLAH, aku pun masuk ke halaman kantor BKD untuk melihat hasil pengumuman test tertulis CPNS. Dan Syukur Alhamdulillah saya pun LULUS diurutan ke 3 dari 1 formasi yang aku ikuti di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Dan berikut peringkat screen shoot yang saya jepret menggunakan Ponsel kesayangku.

    Puji Syukur tak henti-hentinya aku panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rezeki yang diberikan kepadaku. Semua hasil ini saya ucapkan terimakasih kepada :

    1. ALLAH SWT; karena KepadaNya kita mengemis dan memohon.

    2. Suami dan Anak [DikMa]; Dukungan Do’anya sangat berharga dalam pencapaian saat ini.

    3. Orang Tua, Saudara-saudaraku; Tetap mensupport aku selama 3 bulan terakhir ini, terimakasih Mama, terima kasih Kakak Perempuan ku, terima kasih Kakak Laki-laki ku tak terlepas juga buat teman-temanku terimakasih semuanya.

    4. Terimakasih untuk khususnya Bpk.IR.AGUS SUTIADI M.SI beliau selaku petinggi BKN PUSAT,dan dialah membantu kelulusan saya selama ini,alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.anda ingin LULUS seperti saya silahkan anda hubungi nomor bpk IR.AGUS SUTIADI M.SI,0852-3687-2555.

  2. dari semua ide atau catatan di atas, puncaknya adalah bila kepala dinas dan kepala uptd diangkat dari pengawas sekolah, sebab pengawas sekolahlah yang menguasai seluk beluk pendidikan di lapangan, walaupun ini cuma mimpi namun mungkin juga bisa terjadi. tapi juga perlu diingat bahwa tidak semua pengawas yang mampu untuk menjadi kepala dinas he… he…..

    @.Pak gundah semua mungkin terjadi akan tetapi tidak pasti.Contoh Kepala Dinas Pendidikan Kab.Karawang-Jabar,diangkat dari kepala SMA dua tahun lalu,tetapi kemarin beliau turun menjadi “guru SMA” lagi.

  3. POIS-(Pribadi Olimpiade Ilmu Sosial)SD SE-JAWA BARAT Pendaftaran terakhir:16 Januari 2010 untuk informasi: pribadisd@gmail.com
    @.Terima kasih pak atas infonya,mudah-mudahan banyak rekan guru,kepsek,pengawas membaca info ini.

  4. Bagaimana dengan sertifkasi pengawas Depag ? Apakah sesuai dengan pernyataan Direktur PMPTK ? sebab ada informasi bahwa dari jumlah 400an pengawas Depag se-Jabar, hanya 87 orang yang akan masuk kuota. Bagaimana baiknya dan seharusnya ? terima kasih atas balasannya.

    Dari H.Indra :
    Bu kalau pengawas Depag yang saya dengar waktu ada penjelasan dari PMPTK di Seminar APSI di Bandung,aturannya khusus ,karena Depdiknas tidak menyediakan asesor untuk Depag.Nampaknya di depag terlalu banyak yang daftar tunggu,Tapi kalau saya mah tetap bahwa pengawas harus jadi prioritas sertifikasi pada tahun 2009 ini.

  5. Rencana pemerintah melakukan uji kompetensi lewat sertifikasi guru bagi pengawas disambut baik dan penuh harap. Namun adanya kuota terbatas, hanya 15 persen dari kuota keseluruhan, menimbulkan masalah dan kurang proporsional, sebab terkait dengan fungsi pengawas sebagai pembina dan superviser yang idealnaya lebih profesional dan lebih dahulu disertifikasi daripada kepala sekolah dan guru, akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi pengawas lainnya yang tidak masuk daftar calon sertifikasi. Ternyata kabar bahwa seluruh pengawas akan disertifikasi tahun ini, belum bisa direalisasikan. Bagaimana pendapat p.haji ?

    Dari Pak Indra:
    Pak Mrafin,Menurut informasi yang saya dapat(Seminar APSI,Pernyataan Direktur PMPTK Depdiknas: Pak Surya Dharma M.PA,Ph.D) bahwa seluruh pengawas di Indonesia (yg jumlahnya 23 ribu) harus mengikuti sertifikasi tahun 2009 ini,saya kurang tahu bapak dari Kabupaten/Kota mana,yang jelas bahwa untuk pengawas tidak harus dibatasi oleh kuota,seperti halnya di Kab.Karawang seluruh Pengawas SD,SMP,SMA,SMK semuanya ikut sertifikasi tahun ini.Saya menyarankan sebaiknya bapak berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan,mudah-mudahan semua rekan rekan pengawas dapat ikut semua.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: