• Flickr Photos

    Lebih Banyak Foto
  • blog-indonesia.com
  • KALIMAT RENUNGAN

    ikon4

    "Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik,akarnya teguh,dan cabangnya (menjulang) ke langit"

    (Ibrahim : 24)

    Kalimat yang baik adalah kalimat yang dapat merumuskan prinsip-prinsip,menyegarkan jiwa,menggerakan generasi,dan mendirikan sebuah bangsa.

    Kalimat yang baik adalah kalimat yang memperbaiki kesalahan,mengukuhkan keadilan,meringankan kebatilan, dan menghapus penyelewengan.

    Kalimat yang baik adalah cara kerja,keuntungan masa lalu,musik penyemangat hari ini,dan harapan yang menjanjikan di masa mendatang

    ( Sentuhan Spiritual Aidh al Qarni : Dr.’Aidh al-Qarni )
  • Kategori

  • Arsip

    • 337,216 Hits
  • Alat Penerjemah


    google translate
  • BLOGROLL

  • My favourite room in my house (Library)

Berbagai Argumentasi Para Pakar, Pemerhati, Praktisi Pendidikan, Orangtua, dan Siswa Untuk Menggugat Kebijakan Ujian Nasional

Opini PublikGugatan masyarakat lewat citizen law suit soal penyelenggaraan ujian nasional kembali dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Kasasi yang diajukan pemerintah yang menolak putusan pengadilan tinggi soal kemenangan masyarakat atas gugatan UN dinyatakan ditolak Mahkamah Agung. Adanya putusan tersebut, sekaligus menguatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 6 Desember 2007, namun pemerintah tetap menyelenggaran UN untuk 2008 dan 2009.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional (Unas). Dengan putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UN yang selama ini dilakukan adalah cacat hukum, dan selanjutnya UN dilarang untuk diselenggarakan. Pemerintah dianggap telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru baik sarana maupun prasarana, hingga pemerintah diminta untuk memperhatikan terjadinya gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaran UN.

“Terus terang saya belum membaca keputusan MA. Yang jelas kita menghormati apa pun keputusan lembaga hukum. Siapa pun juga harus menghormati upaya-upaya hukum yang masih dilakukan. Untuk selanjutnya, tentu pemerintah akan menggunakan hak yang dimiliki,” kata Menteri Pendidikan Nasional RI Mohammad Nuh.
“ Hasil akhir dari proses hukum terhadap perkara UN itu bukan masalah kalah atau menang. Yang penting, pemerintah telah menunjukkan segala persoalan yang ada terkait UN. Kita tidak ingin masuk di kalah-menang, tetapi keyakinan dan landasan yang kita miliki sudah disampaikan. Tidak ada ceritanya kalah menang, tetapi kita uji semuanya,” kata Nuh.

Salah satu anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof Mungin Eddy Wibowo, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak memengaruhi penyelenggaraan UN pada 2010.”Kami akan tetap menyelenggarakan UN pada 2010 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan hal itu juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,” kata Mungin, Rabu (25/11).

“Dari segi hukum perlu diapresiasi, karena setidaknya putusan MA itu perlu dikritisi oleh pemerintah untuk benar-benar meninjau kembali UN, yang selama ini terjadi pemerintah tidak pernah melakukan itu,” ujar Dr Anita Lie, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika WIdya Mandala Surabaya, Rabu (25/11).Namun, Anita menambahkan, di luar soal “kemenangan” itu sendiri, ada hal lebih penting yang perlu disoroti oleh masyarakat menyoal UN. Hal penting itu, kata dia, adalah kesiapan guru dan anak didik terkait dimajukannya pelaksanaan UN tahun ajaran 2010, yaitu pada bulan Maret 2010.”Terutama untuk anak didik, mereka sudah pasti stres, Depdiknas tampaknya terlalu memaksakan hal ini,” ujar Fasilitator Pelatihan Guru dan Peraih Doktor Bidang Kurikulum dan Pengajaran dari Baylor University, Texas, Amerika Serikat.

“Dengan ditolaknya kasasi itu, para guru berharap, UN tidak lagi menjadi alat penentu kelulusan. Penyelenggaraan ujian akhir dan penentuan kelulusan semestinya dikembalikan kepada guru dan satuan pendidikan (sekolah),” ujar Sekretaris Jendral Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan, Rabu (25/11) di Gedung Indonesia Menggugat.

Dedi Gustiar dari Forum Orangtua Siswa Bandung Raya :   “Kepala sekolah, orangtua siswa, dan siswa yang hadir di dalam acara ini menyambut gembira putusan MA. Selama ini, UN telah menjadi momok bagi siswa, guru, dan orangtua. “Putusan MA ini harus segera ditindaklanjuti,”

Yeni Hendriani, siswa SMAN 9 Kota Bandung, mengatakan, “secara pribadi,  saya tidak setuju dengan adanya UN. Sebab, ini hanya akan membuat siswa mengejar nilai semata, tidak mementingkan proses dan ilmu yang didapat.”

Kepala SMAN 12 Kota Bandung Hartono mengatakan, siswa dan komponen sekolah tidak perlu lagi merasa tertindas dan kehilangan harga dirinya jika UN dihilangkan. “Harus mulai ada perubahan. Kita tidak ingin lagi ada cerita mengenai isu SMS kecurangan, dan sebagainya,” tutur aktivis FGII ini pula.

Seto Mulyadi, atau yang akrab dipanggil Kak Seto, berpendapat bahwa UN tak perlu dihapus. Selain itu, kata dia, pemerintah juga sudah terlanjur menggelontorkan persiapan dan anggaran.”Tapi, UN bukan lagi ditentukan sebagai penentu kelulusan. Itu hanya dijadikan pemetaan. Dengan demikian, anak bisa lebih jujur dan dijadikan bahan evaluasi,”

“Saya rasa pemerintah hanya memperjuangkan harga dirinya dengan ajukan PK. Mereka merasa tertampar dengan putusan itu sampai mencoba lagi. Saya rasa sia-sia saja. Kenapa pemerintah tidak patuh saja,” ungkap pengamat pendidikan dari Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (UII) Eko Prasetyo .Menurut Eko, putusan MA tersebut memang sudah mencerminkan rasa keadilan untuk masyarakat, terutama siswa dan guru. Putusan tersebut seakan-akan menjawab kegalauan yang berkembang dalam masyarakat bahwa UN memang bermasalah. “Kenapa? karena tidak menghargai hak siswa, hak guru, menyeragamkan kemampuan siswa. Itu kan bermasalah semua,” ungkapnya.

Bagaimana pendapat Anda?

(Sumber : http://kompas.com : 25-26 Nopember 2009)

 

11 Tanggapan

  1. sebenernya apa sih.. yang dicari dari UN kalau siswa dan guru sama2 bekerja untuk mencapai ketentuan nilai yang telah diputuskan denga cara yang tidak wajar…??? bukankah yang sedang dibutuhkan negara Indonesia adalah pemerintahan yang jujur,, pekerja yang ulet,, dan penanganan kemasyarakatan yang sesuai dengan skill. pengajaran moral dan moril perlu ditambahkan, khususnya pada sekolah2 umum.

  2. Saya hanya mampu berdoa, semoga Allah SWT memperbaiki akhlak para pemimpin, akhlak para pendidik, akhlak para peserta didik shg negara ini tidak tercebur ke dalam lubang kebodohan

  3. Kepada Kemendikdas, telaah kembali mengenai pelaksanaan UN 2011. Segera beri keputusan apakah UN masih diadakan pada tahun 2011. Lihat kembali Keputusan MA mengenai UN. Terima kasih

  4. Kalau lulus UN itu gampang, kan yang ujian guru atau orang pintar yang memperoleh soal sebelum UN, lalu kunci jawaban beredar dikalangan peserta UN sebelum UN dilaksanakan, memang nggak seratus persen benar, tap pasti lulus UN karena sudah diatur yang benar cuma 70 persen. gethoooo.

  5. UN hanyalah proyek besar yg mengabaikan aspirasi rakyat indonesia.Faktax keputsan MA yg tdk d taati olh pemerintah.Mau dbwa kemana negeri ini,kalau aturan yg ada slalu d langgar.

    @.Bener,Pak

  6. UN tdk mesti jdi barometer kelulusan,bgaimana bisa mendapatkn hasil objektif ktika sarana dn prasarana yg tdk merata demi mencapai target yg sama ! UN bgi guru d pedalaman adalah momok demi harga diri mereka d mata masyarakat.Mereka anggap d anggap gagal kalu siswa tdk lulus,jdi biasax guru akan bertndak sbgai peserta ujian dn mereka tidak Boleh dsalahkan.Bgaimana perasaan anda ktika anda adlh guru yg brtugas d pedalaman dg sarana yg trbats pd lingkungan masyarakat yg hanya mengerti bgaimana anak mereka bisa lulus.Pemerintahku RENUNGKANLAH INI.

  7. UN, yang dijadikan pra-syarat untuk masuk ke perguruan tinggi, merupakan instrumen untuk menentukan status sosial anak didik, yaitu melalui stratifikasi sosial (golongan kaya, menengah, dan miskin). Hanya segelintir golongan elite saja yang (mempunyai berbagai macam capital: social capital, economic capital, cultural capital) dapat meneruskan sekolah ke PT (dengan penerapan kebijakan BHP-nya). sedangkan sebagian besar yang tidak dapat melanjutkan ke PT akan dieksploitasi sebagai alat devisa negara (sebagai TKI) yang kesejahteraan dan keselamatan jiwanya tidak /kurang diperhatikan oleh pemerintah.

    Perlu juga diketahui bahwa paradigma kurikulum sudah berubah (yang direfleksikan melalui KTSP-2006), akan tetapi cara mengajarnya (pedagogi) serta cara mengujinya masih menggunakan cara lama….!!! Kenapa terjadi hal seperti ini?

    Apabila UN ingin tetap diadakan, maka fungsinya harus diubah, yaitu tidak dijadikan sebagai alat penentu kelulusan, tetapi hanya berfungsi sebagai alat survey “MUTU” pendidikan.

    Berilah kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mengevaluasi anak didik.

    @.Benar pak Boni,inilah yang diinginkan oleh para pendidik,pengawas,dan masyarakat.Trims.

  8. Dengan UN saya sebagai seorang guru merasa tidak diberi kesempatan untuk mengevaluasi hasil proses belajar mengajar yang dilakukan. padahal seharusnya proses evaluasi dilakukan oleh guru sendiri, bukan oleh orang lain. soal lulus atau tidak lulusnya seorang siswa seharusnya menjadi kewenangan guru dan sekolah. jadi tidak semata-mata mengejar nilai yang bisa direkayasa agar siswa menjadi lulus. mari kita cari win win solution dalam menghadapi persoalan ini.

    @.Setuju Pak.

  9. saya sebagai seorang pendidik kurang sepakat apabila UN dihilangkan, karena itu akan menjadi barometer penilaian bagi para siswa tentang hasil prestasi belajarnya, dan juga sebagai feedback buat guru2 sejauh mana keberhasilan mereka dalam mengaplikasikan ilmu mereka, jangan sampai hanya makan gaji buta……… yang perlu dibenahi adalah sistemnya, tidak semua siswa memperoleh fasilitas yang sama dalam bidang pendidikan, contoh kasus siswa yang dipedalaman dgn yang diperkotaan, soal UNnya disamakan, wah itu namanya pembunuhan karakter, yang ada jadinya guru yang ujian, bukan siswanya……..
    jadi saran saya tolong pemerintah dan masyarakat mencari jalan tengah yang terbaik jangan sama2 ngotot mempertahankan ego, yg satu mau UN tetap ada, yg satu maunya UN dihilangkan, mari kita objektif…… masa depan bangsa dan negara ada ditangan anak2 didik kita sekarang, jangan biarkan mereka bertopang dagu ditengah prahara yang ditimbulkan oleh masalah UN

    @, Benar bu Aryanti,kalau mau maju ya harus siap sekalipun harus menjalankan UN.Yang terpenting pemerintah harus merubah sistemnya agar UN berpihak kepada masyarakat banyak (Siswa dll.)

  10. kumplit sekali….
    saya pribadi tetap setuju ada UN,hanya saja pelaksanaan nya perlu di perbaiki, agar pendidikan bisa bebas dari kebohongan dan kepura-puraan…
    @.Benar pak Berry yang harus dirubah sistemnya.

  11. Kalau emang masyarakat tidak bisa nerima UN kok pemerintah masih ngotot aja mau UN.Pak Mendiknas gimana nich?
    @.Kalau sudah jadi keputusan politik ya susah juga ya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: