8 PROGRAM 100 HARI PERTAMA MENDIKNAS

Harus kita akui bahwa reformasi pendidikan yang telah dijalankan oleh Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dibawah kepemimpinan Prof.Dr.Bambang Sudibyo telah banyak membuahkan hasil yang positif untuk dunia pendidikan kita,sebut saja Sekolah Gratis untuk tingkat Pendidikan dasar (SD s/d SMP),implementasi UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang melahirkan sertifikasi Guru (termasuk pengawas) hingga penghasilan guru bertambah dua kali lipat (tentunya yang sudah menyandang sertifikasi pendidik),penambahan sarana dan prasarana sekolah,bertambahnya sekolah yang bersatandar SSN,RSBI,SBI, prestasi-prestasi di tingkat internasional pun banyak diraih oleh siswa-siswi kita,dan masih banyak prestasi lainnya.

Bagaimana dengan Reformasi pendidikan Nasional Jilid II yang dikomandani Pak Prof.Dr. Ir.Mohammad Nuh.D.E.A ? Tentunya kita para pelaksana pendidikan di daerah sangat berharap banyak dari pak Mendiknas yang baru ini.Kita sangat respek dengan komitmen beliau selaku mendiknas yang baru,yang mana dalam 100 hari pertama kerjanya Mendiknas akan memprioritaskan 8 program pendidikan yang terhitung sejak 1 Nopember 2009 s/d 1 Januari 2010. “Kami ingin memberi kontribusi lebih dan prestasi yang semaksimal mungkin. Jadi, tidak hanya akan terfokus pada aspek-aspek formalitas seperti yang sudah diarahkan oleh Presiden RI dan kontrak kinerja menteri, program kerja, serta hasil National Summit 2009 dan isu-isu strategis yang dihasilkannya,” ujar Mendiknas.(Kompas.com,6 Nopember 2009)

Inilah 8 Program 100 Hari Pertama Mendiknas :

REDISTRIBUSI GURU : SEBUAH TANTANGAN UNTUK GURU-GURU

Sampai saat ini nampaknya pemerintah masih kesulitan dalam mengatasi “kekurangan guru”.Banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan guru tersebut;sebut saja  Jumlah guru yang sangat besar yaitu 2.783.321 orang, termasuk sekitar 477.000 orang adalah guru di bawah Departemen Agama,pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai sehingga sulit untuk mengetahui supply and demand.Betulkah bahwa jumlah guru di Indonesia itu kurang?Menurut data analisis  yang dikemukakan dirjen PMPTK bahwa rasio sekolah dan guru itu menunjukan bahwa secara nasional jumlah guru yang ada sudah cukup,akan tetapi penyebaran ( distribusi) guru belum merata sehingga masih banyak daerah terutama daerah terpencil yang kekurangan guru,apalagi guru berkualitas. Untuk itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyusun strategi khusus yang bisa mendorong guru agar bersedia mengajar di daerah manapun.Ini penting untuk meningkatkan kualitas anak didik secara merata diseluruh pelosok wilayah Indonesia.

SKS AKAN WAJIB DITERAPKAN DI SEKOLAH

Sekolah yang sudah masuk kategori sekolah mandiri, apalagi yang bertaraf internasional, “wajib” hukumnya menerapkan sistem kredit semester (SKS) pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dimilikinya.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Kepala Bidang Kurikulum Pendidikan Menengah-Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas Herry Widyastono di acara “Principal Wisdom Update 2009: Implementasi Penerapan SKS dan Moving Class dalam KTSP” di Kampus Binus University, Jakarta, Kamis (15/10).

Mulai tingkat SMP, SMA/SMK pada jalur pendidikan formal kategori standar, serta mandiri dan bertaraf internasional, beban belajar siswa dapat dinyatakan dengan SKS. Adapun, kata Herry, penerapan SKS pada KTSP tersebut akan membuat guru dan siswa menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat merencanakan sendiri studi yang ditempuhnya.

“Selain itu, kehidupan persekolahan pun akan menjadi lebih dinamis dan menyenangkan, tidak lagi menjadi beban bagi siswa,” ujarnya di hadapan sekitar 120 kepada sekolah negeri dan swasta dari kawasan Jabodetabek.

KONDISI KERJA GURU INDONESIA MASIH BURUK

Peringatan Hari Guru Sedunia atau World Teachers Day setiap tanggal 5 Oktober di seluruh dunia ditetapkan oleh Unesco bertepatan dengan dikeluarkannya Recommendation concerning the Status of Teachers oleh konferensi khusus antar pemerintah yang diselenggarakan oleh Unesco dan ILO.Rekomendasi yang dikeluarkan oleh dua badan dunia yang menangani pendidikan dan ketenagakerjaan tersebut berisi 13 bab dan 146 pasal yang mengatur soal pekerjaan profesi guru tanpa diskriminasi dan menempatkan posisi guru sangat strategis dan bermartabat.

Bercermin pada rekomendasi status guru yang telah dikeluarkan 43 tahun yang lalu, nampaknya kondisi kerja yang dapat mendorong kualitas guru untuk menciptakan pendidikan yang bermutu di Indonesia, khususnya guru swasta dan honorer /Non-PNS (guru kontrak, guru bantu, guru sukarelawan) masih jauh dari harapan. Mereka masih mengalami diskriminasi.

Padahal diskriminasi dalam pekerjaan secara konstitusional jelas-jelas tidak dibenarkan. Tetapi diskrimansi terhadap guru swasta terjadi di beberapa Kota/kabupaten. Guru swasta tidak mendapat tunjangan daerah karena tersandung Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang intinya melarang seluruh kabupaten/kota di Indonesia memberikan tunjangan kepada pegawai non-PNS.

BENARKAH BOS GAGAL MENCAPAI TUJUANNYA?

ICW: Empat Kegagalan BOS Capai Tujuannya

Program Bantuan Operasional Sekolah muncul akibat adanya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak pada Maret 2005 sebesar Rp. 6,2 triliun. Awalnya, Depdiknas mengusulkannya sebagai beasiswa bagi 9,6 juta peserta didik di semua jenjang sekolah.

Akan tetapi, dalam perkembangannya program BOS mengalami beberapa kali perubahan, terutama berkaitan dengan alokasi dana. Pada 2006, unit cost/murid tetap, Depdiknas menambah alokasi untuk BOS buku sebesar Rp20 ribu/muridtahun.

Mendiknas: Mulai 2010 TUNJANGAN PROFESI GURU PNS PERIODE 2007 DAN 2008 DIBAYARKAN MELALUI BUPATI

Mulai tahun 2010 tunjangan profesi untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi yang sertifikasinya telah selesai periode tahun 2007 dan 2008 maka tunjangan profesi digabungkan dengan gaji bulanannya dan dibayarkan langsung melalui Bupati.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada dialog bersama para pemangku pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (31/08/2009)
“Pak Bupati yang membayar. Jadi langsung di dalam gaji sudah termasuk tunjangan profesi,” katanya.

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MODEL TIM (TEAM TEACHING)

Seorang guru SMP di Sumenep kab.Madura pernah mengajukan pertanyaan pada rubrik Metropolis di Jawa Pos.com,Pak Suedi S.Pd,demikian nama guru tersebut,beliau menanyakan bagaimana cara melaksanakan pengajaran secara Tim dengan benar,berikut ini saya kutip jawaban selengkapnya dari Drs.Martadi Msn:

Permasalahan yang Bapak rasakan merupakan permasalahan umum yang dialami guru bidang studi yang hanya memiliki rombongan belajar kecil, sementara jumlah gurunya terlalu banyak. Padahal, minimal mengajar 24 jam merupakan persyaratan pokok untuk dapat mencairkan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Sebagai salah satu solusinya, sudah banyak sekolah menerapkan pola Team Teaching).

Team teaching dapat dimaknai sebagai:

PERMENDIKNAS NOMOR 39 TAHUN 2009

Peraturan Pemerintah Nomor  74 Tahun 2009 tentang Guru nampaknya banyak meresahkan dan membingungkan banyak guru.  PP tersebut salah satu pasalnya mengatur tentang beban mengajar guru minimal 24 jam(pasal 52). Guru yang tidak memenuhi beban mengajar minimal haknya untuk mendapat tunjangan profesional dan tunjangan fungsional dicabut(demikian ancaman yang telah dilontarkan depdiknas). Sedangkan realitas di lapangan tidak semua guru bisa memenuhi beban mengajar minimal karena keterbatasan rombongan belajar atau guru mata pelajaran tertentu terlalu banyak dan penyebaran guru di sekolah-sekolah yang tidak merata.

Pemerintah telah menjanjikan akan menerbitkan peraturan menteri yang akan mengatur tentang “Pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan”(pasal 52 ayat 9),yang kemudian diterbitkan dalam bentuk : Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009.

Untuk lengkapnya silakan unduh dibawah ini:

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang beban kerja guru dan Pengawas  Sekolah

7 GURU BERPRESTASI DARI JAWA BARAT

Tujuh guru dari berbagai sekolah di Jawa Barat terpilih sebagai guru berprestasi tingkat nasional dari Bank Mandiri. Selain penghargaan, masing-masing mendapatkan tabungan senilai Rp 7,5 juta.

Ketujuh guru tersebut adalah Eti Suhaeti (Ciamis), Suhaya (Bekasi), Zainal Hikayat (Kuningan), Candra (Cirebon), Erna Iriani (Depok), Siti Hamidah (Bogor), dan Tjitji Wartisah (Kabupaten Bandung). Selain penghargaan, masing-masing juga berhak mendapatkan tabungan senilai Rp 7,5 juta.

Kepala Kantor Bank Mandiri Wilayah VI Bandung I Wayan Sukarta mengatakan, Senin (17/8) penghargaan ini bertujuan memacu kreativitas para guru. Secara nasional, 231 guru berprestasi dari 33 provinsi di Indonesia terpilih dalam penghargaan ini. Total dana yang diluncurkan mencapai Rp 1,73 miliar.

(Sumber : KOMPAS .com ,17 Agustus 2009)

PEMERINTAH SEGERA ATUR KETENTUAN 24 JAM MENGAJAR

Pemerintah akan menerbitkan  ketentuan mengenai kewajiban beban tugas mengajar selama 24 jam seminggu bagi para guru  tersertifikasi. Kewajiban tersebut  menimbulkan permasalahan di lapangan selama ini.

”Saat ini,  disiapkan  peraturan menteri  yang mengatur tentang  kewajiban  24 jam  mengajar.  Beberapa alternatif untuk memenuhi  ketentuan tersebut, selain mengajar di kelas ialah  mengajar Paket A, B, C, melaksanakan remedial,  tim teaching (mengajar secara berkelompok), dan mengajar di sekolah lain,” ujar  Direktur Jenderal  Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Baedhowi, di sela acara  Simposium Penelitian Pendidikan, Kamis (6/8).